CAKRA REPUBLIK COM – INHIL – Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019, dampaknya terasa di berbagai sektor, termasuk di Kabupaten Indragiri hilir. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pandemi tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi data dan pengelolaan dana yang terkait dengan penanganan pandemi di daerah tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir-Inhil menjadi sorotan tajam dari organisasi FORUM PERS INDEPENDENT INDONESIA FPII.akibat minimnya transparansi data vaksinasi dan santunan korban COVID-19. Hingga kini, tidak ada laporan resmi yang menyebutkan jumlah masyarakat yang telah divaksinasi pada tahap pertama, kedua, maupun ketiga. Selain itu, jumlah korban meninggal akibat COVID-19 dan penerima santunan kematian juga tidak diketahui secara pasti.
Menurut laporan yang dihimpun organisasi FORUM PERS INDEPENDENT INDONESIA FPII wilayah Inhil, masih banyak keluarga korban COVID-19 yang belum menerima santunan meskipun telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh pihak berwenang. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang merasa diabaikan.
Saat dikonfirmasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri hilir-Inhil tidak memberikan jawaban yang memadai. Melalui pesan singkat WhatsApp, seorang perwakilan dinas menyatakan, “Waalaikumsalam, maaf saya tidak pegangan datanya. Silakan konfirmasi ke RSUD Kabupaten Indragiri hilir-Inhil untuk yang meninggal dan untuk santunan kematian akibat COVID-19, silakan tanya Dinas Sosial.”
Namun, baik RSUD Kabupaten Indragiri hilir-Inhil maupun Dinas Sosial juga tidak memberikan respons yang jelas. RSUD tidak memberikan tanggapan, sementara perwakilan Dinas Sosial hanya menjawab singkat bahwa mereka akan mencari informasi lebih lanjut.
Kondisi ini memunculkan spekulasi di masyarakat bahwa dana penanganan COVID-19 di Kabupaten Indragiri hilir-Inhil diduga telah disalahgunakan. Hingga kini, tidak ada laporan resmi mengenai jumlah dana yang telah dialokasikan maupun digunakan untuk penanganan pandemi.
Pandemi mungkin telah berlalu, tetapi dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat. Minimnya transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri hilir-Inhil, segera memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dana COVID-19 serta data korban dan penerima santunan.
Kemudian mendesak transparansi pengamat kebijakan publik menilai bahwa keterbukaan informasi adalah hak masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi. Dugaan korupsi yang mencuat harus diselidiki secara tuntas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat pulih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi yang memadai. Apakah ini menjadi tanda lemahnya tata kelola pemerintahan atau justru indikasi adanya dugaan praktik korupsi yang lebih besar? Waktu yang akan menjawab. (KORWIL FPII INHIL)
