INHIL – Sejumlah kegiatan pembangunan Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2025 diduga bermasalah dan terindikasi mangkrak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan kantor desa yang hingga kini belum juga selesai dikerjakan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, terdapat beberapa poin kegiatan fisik desa yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.Bahkan, muncul dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Kepala Desa Pancur, termasuk indikasi mark up dalam laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan pembangunan.
Tak hanya itu, sumber terpercaya di Desa Pancur juga mengungkapkan adanya dugaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. Ironisnya, bantuan tersebut diduga turut diterima oleh oknum perangkat desa, yang seharusnya tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat.
“BLT diduga tidak tepat sasaran, bahkan ada perangkat desa yang ikut menerima,” ungkap seorang narasumber berinisial AN kepada media ini, Selasa 11 Pebruari 2026.
Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hilir segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPJ kegiatan pembangunan Desa Pancur.
Selain itu, masyarakat juga mendesak Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir agar melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa, guna memastikan tidak terjadinya kerugian negara dan menegakkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan desa.
Sementara itu kepala Desa Pancur Kecamatan Kritang Muhaimin saat dimintai tanggapannya melalui whatsaApp, Rabu, 11 Pebruari 2026 mengatakan, pembangunan kantor desa sipatnya adalah multiyears. Untuk tahun 2025 kemaren hanya dianggarkan sekitar 80 juta lebih.
Masih menurutnya, nggaran itu, hanya untuk pembangunan pondasi dan penimpunan dengan ukuran 16×12M. “Khusus untuk penimbunan itu juga masih kurang, makanya kemaren saya ambil kebijakan menggunakan uang pribadi untuk membeli matrial pasir,” jelasnya.
Ia menambahkan, total rencana pembangunan kantor Desa Pancur menelan dana Rp 600 juta, dan alokasi dananya menggunakan anggaran ADD.
Sedangkan ketika disinggung terkait tudingan bantuan BLT yang tidak tepat sasaran, karena adavperangkat desa yang menerima BLT, Kades juga membantah. “Prosedur sudah kita jalankan, mulai dari survei ditingkat RT, dan kroscek langsung ke lapangan, jadi tidak benar kalau ada tudingan seperti itu,” katanya
(Red)
