PEKANBARU — Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB) mempertanyakan adanya keluhan masyarakat mengenai dugaan praktik “paket keluarga” atau hubungan kekerabatan dalam memperoleh kesempatan kerja di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) maupun perusahaan kontraktor yang beroperasi di wilayah Rumbai.
FPRB menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena masih banyak masyarakat lokal, termasuk lulusan SMK, D3 hingga Sarjana, yang kesulitan memperoleh pekerjaan, bahkan untuk posisi tenaga kerja kontrak.
Ketua FPRB, Afrizal, meminta agar Pertamina Hulu Rokan dan Pemerintah Provinsi Riau memastikan proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka, transparan, adil dan berdasarkan kompetensi.
«“Kami mempertanyakan, apakah benar ada tenaga kerja yang mendapatkan kesempatan karena memiliki ‘paket keluarga’ atau hubungan tertentu, sementara anak-anak Rumbai dan anak-anak Riau yang mempunyai pendidikan dan kompetensi justru sulit mendapatkan kesempatan bekerja?”»
FPRB menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan seseorang yang diterima bekerja karena memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan. Yang menjadi persoalan adalah apabila hubungan keluarga atau jaringan tertentu sampai memengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan.
FPRB: Jangan Sampai Anak Lokal Hanya Menjadi Penonton
Menurut FPRB, keberadaan industri migas di Rumbai sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sekitar. Karena itu, masyarakat lokal berharap dapat ikut menikmati manfaat ekonomi dan kesempatan kerja yang terbuka dari aktivitas perusahaan.
«“Kami bangga mempunyai perusahaan negara yang besar seperti Pertamina. Tetapi kami juga ingin anak-anak Rumbai dan anak-anak Riau diberikan kesempatan yang wajar untuk ikut bekerja dan berkembang di perusahaan maupun perusahaan kontraktornya.”»
FPRB meminta kesempatan kerja diberikan mulai dari lulusan SMK sederajat hingga sarjana, sepanjang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
FPRB juga meminta agar informasi lowongan kerja tidak hanya beredar di lingkungan tertentu, tetapi dapat diketahui secara luas oleh masyarakat pencari kerja.
Minta Gubernur Riau dan Direksi Pertamina Turun Tangan
FPRB meminta Gubernur Riau dan Direksi PT Pertamina memberikan perhatian terhadap persoalan kesempatan kerja masyarakat lokal.
FPRB juga meminta Disnaker meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra atau kontraktor di lingkungan PHR.
«“Kalau memang proses rekrutmen sudah transparan, silakan dibuktikan. Kami meminta mekanisme, persyaratan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.”»
FPRB berharap Pertamina dan pemerintah tidak menunggu sampai persoalan ketenagakerjaan berkembang menjadi konflik sosial.
FPRB Ingatkan Jangan Sampai Kekecewaan Masyarakat Meledak
FPRB menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus disampaikan melalui jalur hukum dan dialog. FPRB tidak menginginkan adanya tindakan masyarakat yang dapat mengganggu keamanan maupun aktivitas operasional perusahaan.
«“Kami tidak ingin masyarakat Rumbai menjadi masyarakat yang frustrasi karena merasa tidak mendapatkan kesempatan di daerahnya sendiri. Jangan sampai kekecewaan itu kemudian mendorong tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan, termasuk mendatangi atau mengganggu lingkungan kantor Pertamina. Karena itu, kami meminta Pertamina dan pemerintah membuka ruang dialog sebelum persoalan ini semakin besar.”»
FPRB menilai solusi terbaik adalah membuka ruang komunikasi, memperbaiki transparansi rekrutmen, memperkuat pengawasan dan memberikan kesempatan yang setara kepada tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi.
Tuntutan FPRB
FPRB menyampaikan beberapa poin kepada Pertamina, Pemerintah Provinsi Riau dan Disnaker:
1. Membuka informasi rekrutmen secara transparan kepada masyarakat.
2. Memberikan kesempatan yang adil kepada tenaga kerja lokal sesuai kompetensi.
3. Memastikan tidak terjadi diskriminasi dalam proses rekrutmen.
4. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan kontraktor yang beroperasi di lingkungan PHR.
5. Membuka ruang dialog resmi dengan masyarakat dan organisasi pemuda Rumbai.
6. Memberikan perhatian terhadap lulusan SMK, D3 dan Sarjana yang membutuhkan lapangan pekerjaan.
7. Melakukan evaluasi apabila ditemukan proses rekrutmen yang tidak sesuai dengan ketentuan.
FPRB menegaskan: kami bukan anti-Pertamina. Kami justru ingin Pertamina menjadi kebanggaan masyarakat Rumbai dan Riau.
Anak Rumbai dan anak Riau tidak meminta pekerjaan secara cuma-cuma. Mereka hanya meminta kesempatan untuk bersaing secara terbuka, adil dan berdasarkan kemampuan.
Forum Pemuda Rumbai Bersatu (FPRB)
Ketua,
Afrizal
