MANDAILING NATAL — Aktivitas pertambangan tanpa izin di Pulo Padang, Kabupaten Mandailing Natal, telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Dari aktivitas tersebut, warga memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Kini, kehidupan para penambang dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut berada dalam ketidakpastian. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Satuan Tugas Pertambangan Tanpa Izin (Satgas PETI) melakukan langkah penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.
Masyarakat memahami bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan persoalan hukum dan tidak menutup mata terhadap aturan yang berlaku. Namun, bagi mereka, persoalannya tidak sesederhana menutup aktivitas pertambangan.
Di balik setiap lubang tambang, ada keluarga yang harus makan. Ada anak yang harus sekolah. Ada orang tua yang setiap hari memikirkan bagaimana membawa pulang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Kami tidak meminta untuk melanggar hukum. Kalau memang tambang ini harus ditutup, kami mau. Tetapi pemerintah harus memberikan solusi. Setelah tambang ditutup, kami harus bekerja apa? Anak-anak kami mau makan dari mana? Bagaimana dengan biaya sekolah mereka?” demikian keresahan yang disampaikan masyarakat.
Bagi warga Pulo Padang, persoalan hari ini bukan sekadar mempertahankan tambang, melainkan mempertanyakan ke mana mereka harus melangkah setelah sumber penghasilan tersebut dihentikan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya hadir melalui penertiban, tetapi juga hadir dengan memberikan jalan keluar. Penutupan aktivitas tambang, menurut mereka, perlu disertai dengan solusi ekonomi yang nyata dan dapat dijalankan masyarakat.
Salah satu harapan yang disampaikan masyarakat adalah adanya kejelasan mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan kemungkinan memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat berharap kegiatan pertambangan yang selama ini menjadi sumber penghidupan dapat diarahkan ke jalur yang legal, teratur, dan memiliki pengawasan terhadap keselamatan serta lingkungan.
Masyarakat juga berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog sebelum tindakan penutupan dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan mendengar langsung kondisi warga dan memetakan berapa banyak keluarga yang menggantungkan kehidupan mereka dari aktivitas pertambangan tersebut.
Sebab, ketika sebuah tambang ditutup, yang berhenti bukan hanya aktivitas menggali tanah. Bagi sebagian keluarga, yang ikut terhenti bisa jadi adalah sumber untuk membeli beras, membayar uang sekolah, membeli perlengkapan anak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah hadir bukan hanya untuk mengatakan “tambang harus ditutup”, tetapi juga menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar:
«“Setelah tambang ditutup, kami harus hidup dari apa?”»
Masyarakat Pulo Padang menyampaikan bahwa mereka siap mengikuti aturan dan memahami pentingnya kepastian hukum. Namun mereka berharap proses tersebut berjalan beriringan dengan solusi yang manusiawi—agar penegakan hukum tidak membuat keluarga kehilangan sumber penghidupan tanpa adanya alternatif.
Mereka tidak sedang meminta hukum diabaikan. Mereka sedang meminta pemerintah hadir sebelum sumber penghidupan mereka dihentikan.
Kini harapan masyarakat tertuju kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan pemerintah terkait agar persoalan tambang di Pulo Padang tidak berhenti pada penertiban, tetapi dilanjutkan dengan solusi nyata, kepastian WPR dan IPR sesuai aturan, serta alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terdampak.
Karena bagi masyarakat Pulo Padang, ini bukan hanya tentang tambang.
Ini tentang hidup. Tentang keluarga. Dan tentang masa depan anak-anak mereka.
