Afrizal Sintong Diduga Kumpulkan 30% Dana GU dan TU dari Dinas-Dinas, Kadis PUTR Asnar Dikabarkan “Pungli” Hingga Miliaran untuk Pindah ke Pekanbaru

Cakrarepublik.com Bagan Siapiapi, 22 Desember 2024 – Isu serius tengah mengguncang Rokan Hilir. Afrizal Sintong, calon petahana untuk Bupati Rokan Hilir 2024-2029, dikabarkan kembali ke Bagan Siapiapi dengan misi mendesak: mengumpulkan 30% dana GU (Ganti Uang) dan TU (Tambahan Uang) dari dinas-dinas di lingkungan Pemkab Rohil. Langkah ini memicu kecurigaan publik terkait potensi penyalahgunaan anggaran di penghujung tahun.

Sumber terpercaya menyebutkan bahwa Afrizal secara intensif menekan dinas-dinas untuk memenuhi target pengumpulan dana tersebut, yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Isu ini semakin memperkuat spekulasi adanya praktik tidak transparan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR, Asnar, juga menjadi pusat perhatian. Ia diduga memanfaatkan posisinya untuk mengumpulkan dana pribadi sebesar Rp1-2 miliar. Informasi dari orang dekatnya menyebutkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung rencana pindahnya Asnar dari Rokan Hilir ke Pekanbaru. Langkah ini menimbulkan kecaman keras, mengingat dana yang digunakan berasal dari sumber yang diduga tidak sesuai prosedur, bahkan terindikasi sebagai hasil pungutan liar (pungli) dari proyek-proyek di dinas PUTR.

Masyarakat Rokan Hilir mengecam keras praktik ini, yang dianggap mencerminkan lemahnya integritas pejabat daerah. Jika dibiarkan, situasi ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah, terutama menjelang Pilkada 2024.

Berbagai pihak menyerukan agar aparat penegak hukum, termasuk Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dan pungli ini. Sampai berita ini diterbitkan, baik Afrizal Sintong maupun Asnar belum memberikan klarifikasi resmi atas tuduhan serius yang menghantam reputasi mereka.

Rakyat Rokan Hilir menanti langkah tegas pemerintah dan aparat hukum dalam menindak para oknum yang merusak nama baik daerah demi kepentingan pribadi. Jika dibiarkan, Rokan Hilir berisiko menjadi ladang korupsi yang semakin subur di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan banyak perhatian dan pembangunan.

Kabiro Rohil amron harahap