Cakrarepublik.com — Rohil — Fenomena serangan siber atau kritik tajam terhadap bupati dan wakil Bupati di media sosial sering kali dipicu oleh ketidakpuasan publik atas kebijakan yang tidak populer, dugaan korupsi, atau perilaku pejabat. Aksi ini mencakup hujatan, tuntutan pengunduran diri, hingga unjuk rasa
Di pemerintahan kabupaten Rohil fenomena ini mulai terjadi setelah isu pecahnya orang nomor satu dan nomor dua di kabupaten Rohil.
Fenomena yang terjadi ini akibat kekecewaan para pendukung Paslon yang dulu mendukung habis habisan Paslon ini, ketika mereka sudah menjabat perpecahan mulai kelihatan disaat pengangkatan pj penghulu serentak beberapa waktu lalu, kemudian terus berkembang hingga pelantikan kepala dinas,dan terakhir pengangkatan direksi dan komisaris BUMD Rohil, tampak saat itu orang nomor dua di Rohil tidak pernah terlihat disetiap kegiatan.
Kekecewaan para pendukung sangat terlihat di sosial media, terutama tim tim yang loyal dan nyata dalam mendukung Paslon ini,
Amron harahap salah satu pendukung Paslon BIJAK mengatakan fenomena ini adalah kekecewaan pendukung karena telah di kotak kotak kan, ini orang bupati ,ini orang wakil
“Kekecewaan ini karena mereka mereka telah mengkotak kotakkan ,ini orang bupati ini orang wakil, padahal kita tahu tim dulunya tidak ada seperti itu yang saya tahu ini tim Bijak ” kata amron harahap pada Selasa (27/01/2026)
Amron harahap yang memiliki ibu orang rantau bais ini Dirinya juga mengungkapkan kekecewaannya pada Bupati Rohil dan wakil Bupati Rohil, dirinya mencurigai ada aktor dibelakang layar yang mengendalikan pemerintahan ini
” baru seumur jagung berjalan pemerintahan ini seperti di kendalikan oleh aktor dibelakang layar seperti ada rencana untuk menjadikan seseorang sebagai pengganti bupati periode selanjutnya ” jelas amron harahap penuh curiga
“Jadi jangan salahkan pendukung kalau mereka bertindak seperti ini, inilah cara mereka mengungkapkan kekesalannya, harapan saya bagaiman pemerintahan ini berjalan sesuai dengan tujuan awal perubahan, kalau untuk pilkada 2030 nanti ya silahkan mau maju ,toh masyarakat yang memilih, ngapain harus seperti ini” tutup amron harahap
