Cakrarepublik.cok — Bagansiapi api —Bupati Rokan Hilir H. Bistaman ikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama menteri dalam negeri melalui zoom meeting dalam rangka pengendalian inflasi dan langkah strategis untuk menstabilkan harga beras, pada kamis (04/09/2025)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga beras, terutama di 214 Kabupaten/Kota yang harganya telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kilogram” kata Tito dalam zoom meeting
Pemerintah perlu menstimulasi produksi di tingkat petani dengan kebijakan pro petani, seperti penyediaan bibit dan pupuk. Langkah ini membutuhkan kolaborasi antar institusi, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras masih naik di 214 Kabupaten/Kota pada Agustus 2025. Namun, inflasi beras mulai menurun dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara bulanan, inflasi beras tercatat sebesar 0,73 persen, lebih rendah dari Juli 2025. Dampaknya terhadap inflasi umum juga menurun.
Dari sisi spasial, sebagian besar daerah masih melaporkan harga beras di atas harga acuan pemerintah, terutama di wilayah luar Jawa.
Bupati Rohil H.Bistamam selesai mengikuti zoom mengatakan bahwa Pemkab Rohil pada prinsipnya tetap mendukung program ketahan pangan serta berupaya menekan inflasi di daerah,
“Pemkab Rohil pada prinsipnya tetap mendukung program ketahan pangan serta berupaya menekan inflasi di kabupaten Rohil” kata H.bistamam
Lanjutnya H. Bistaman, berharap pada September khususnya beras masih stabil dan tidak terjadi kelangkaan serta harganya juga cukup stabil.
“ Harapan saya September khususnya beras masih stabil dan tidak terjadi kelangkaan serta harganya juga cukup stabil” tutup H.bistamam
Pemkab Rohil juga akan terus berupaya meningkatkan hasil produksi tanaman padi melalui program Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian untuk melakukan optimalisasi lahan (OPLA) di daerah central produksi padi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
SUMBER: Kominfo rohil
