BeritaDaerahPemerintahRiauRohil

Wakil Bupati Rohil Jhony Charles disingkirkan dalam setiap agenda dan keputusan strategis dalam pemerintahan di kabupaten Rohil, disinyalir Karmila sari dalangnya

3308
×

Wakil Bupati Rohil Jhony Charles disingkirkan dalam setiap agenda dan keputusan strategis dalam pemerintahan di kabupaten Rohil, disinyalir Karmila sari dalangnya

Sebarkan artikel ini

Cakrarepublik.com –Rohil–  Dinamika politik di Kabupaten Rokan Hilir kembali menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak menyoroti peran Anggota DPR RI, Karmila Sari, yang merupakan anak dari Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Ia diduga terlalu jauh ikut campur dalam roda pemerintahan kabupaten Rohil yang dipimpin Sang ayah yaitu H.bistamam dan Jhony Charles

 

Berdasarkan informasi yang beredar di tengah masyarakat, Karmila Sari disebut-sebut memonopoli berbagai kebijakan dan arah pemerintahan di Rokan Hilir. Bahkan, peran Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, dinilai seakan tidak diperhatikan dalam sejumlah agenda dan pengambilan keputusan strategis.

 

Tak hanya itu, Karmila Sari juga disebut-sebut sebagai sosok yang diduga berada di balik berbagai kebijakan strategis dengan tujuan politik jangka panjang. Salah satunya dengan menempatkan keluarga keluarganya di posisi kepala dinas seperti kadis PUTR, kadis PMK, sekretaris Disdikbud Rohil, serta Dirut BUMD Rohil, kemudian  Isu yang berkembang menyebutkan bahwa ia digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Rokan Hilir pada periode berikutnya.

Sejumlah sumber menilai, secara aturan dan etika pemerintahan, seorang anggota DPR RI seharusnya menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat pusat, bukan mengambil alih peran eksekutif di daerah. Dugaan intervensi tersebut pun memunculkan pertanyaan publik terkait batas kewenangan dan etika dalam tata kelola pemerintahan.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Karmila sari saat media cakrarepublik menkonfirmasi ke nomor wa 0812 7557 XXXX  mengenai dugaan tersebut, pada Minggu (15/02/2026)

 

Masyarakat Rohil  berharap agar tata kelola pemerintahan di Rokan Hilir dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan transparansi dan profesionalisme.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Example 728x250