BATAM — Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai, khususnya merek PSG dan Manchester, kembali menjadi sorotan serius di Kota Batam.
Produk tersebut disebut-sebut dapat dengan mudah ditemukan di sejumlah kedai dan toko. Jika informasi mengenai luasnya peredaran tersebut benar, maka persoalan yang harus dijawab bukan lagi sekadar siapa pedagang yang menjualnya.
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah:
Dari mana barang itu berasal? Siapa pemasoknya? Dari mana jalur distribusinya? Dan siapa pihak yang diduga berada di balik rantai bisnis tersebut?
Sebab sebuah produk yang disebut beredar secara luas dan menjangkau berbagai wilayah tentu tidak sampai ke tangan pengecer begitu saja. Ada rantai yang diduga harus dilalui, mulai dari produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi hingga penjualan di tingkat eceran.
Dan jika dalam rantai tersebut benar ditemukan pelanggaran hukum, maka penindakan tidak seharusnya berhenti pada “ikan kecil” di tingkat warung.
Hulu persoalan juga harus dibongkar.
DARI WARUNG, PERTANYAAN BERGESER KE SUMBER BARANG
Masyarakat selama ini lebih sering melihat pedagang kecil sebagai pihak yang berada di garis paling depan dalam peredaran suatu produk.
Namun pedagang bukanlah produsen.
Mereka juga bukan selalu pihak yang mengendalikan jalur pengiriman dan distribusi.
Karena itu, jika rokok PSG dan Manchester benar beredar secara masif, aparat berwenang dinilai perlu melakukan penelusuran menyeluruh terhadap rantai pasok barang tersebut.
Siapa yang memasok ke warung-warung?
Dari gudang mana barang itu keluar?
Siapa yang mengatur pengiriman?
Apakah terdapat jaringan distributor tertentu?
Dan yang paling penting:
Siapa pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari peredaran tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab melalui penyelidikan berbasis data, dokumen, transaksi, jalur logistik dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
DUGAAN SUMBER PRODUKSI HARUS DIUJI SECARA TERBUKA
Informasi yang diterima Tim Investigasi menyebut adanya dugaan keterkaitan produksi rokok PSG dengan sebuah perusahaan yang disebut berada di kawasan industri di Batam.
Dalam informasi tersebut, nama PT Fantastik Internasional ikut disebut. Selain itu, seorang sumber berinisial ML juga menyampaikan informasi mengenai dugaan keterkaitan seorang pengusaha berinisial WL dengan peredaran produk tersebut.
Namun, Tim Investigasi menegaskan bahwa informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut dan tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa pihak-pihak yang disebut telah melakukan tindak pidana.
Justru karena itulah, pemeriksaan oleh instansi berwenang menjadi penting.
Jika suatu perusahaan atau pihak tertentu disebut dalam informasi masyarakat, maka klarifikasi dan pemeriksaan resmi dapat menjadi jalan untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Publik pun berhak mengetahui:
Apakah lokasi yang disebut pernah diperiksa?
Apakah kegiatan produksinya memiliki seluruh perizinan yang dipersyaratkan?
Bagaimana status dokumen dan kewajiban cukai terhadap produk yang dihasilkan?
Apakah seluruh produk yang beredar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan tersebut juga perlu dijelaskan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
JANGAN HANYA SIBUK MENYITA DI HILIR
Penindakan terhadap pedagang kecil atau penyitaan barang di tingkat pengecer memang dapat menjadi bagian dari penegakan hukum.
Namun masyarakat tentu akan mempertanyakan efektivitasnya apabila sumber barang tidak pernah disentuh.
Karena selama produsen, pemasok, gudang, distributor atau pengendali jalur distribusi — apabila memang terbukti ada pelanggaran — tidak ditelusuri, maka peredaran barang berpotensi terus muncul kembali.
Hari ini disita.
Besok muncul lagi.
Warung ditindak.
Tetapi barang kembali datang dari jalur yang sama.
Di sinilah publik menuntut penegakan hukum yang tidak berhenti di permukaan.
Jika benar terdapat jaringan, maka yang harus ditelusuri bukan hanya siapa yang menjual.
Tetapi juga:
Siapa yang memproduksi?
Siapa yang menyimpan?
Siapa yang mengangkut?
Siapa yang mendistribusikan?
Dan siapa yang diduga mengendalikan perputaran bisnis tersebut?
DUGAAN “PELABUHAN TIKUS” JUGA HARUS DISELIDIKI
Tim Investigasi juga menerima informasi mengenai dugaan penggunaan jalur-jalur tidak resmi untuk membawa rokok keluar dari Batam, termasuk dugaan jalur di kawasan Barelang dan wilayah pesisir lainnya.
Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan verifikasi.
Namun jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi hanya berbicara mengenai peredaran rokok di dalam Batam.
Ada kemungkinan persoalan yang lebih besar, yakni rantai distribusi lintas daerah.
Bagaimana barang dalam jumlah besar dapat bergerak?
Dari titik mana barang diberangkatkan?
Siapa pengangkutnya?
Ke mana tujuan akhirnya?
Dan bagaimana jalur tersebut dapat digunakan tanpa terdeteksi?
Seluruh dugaan itu harus diuji melalui penyelidikan yang serius.
Jangan sampai istilah “pelabuhan tikus” hanya menjadi cerita yang berulang dari tahun ke tahun tanpa pernah benar-benar dibongkar hingga ke pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
NEGARA JANGAN KALAH CEPAT DARI JARINGAN ILEGAL
Peredaran produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai bukan hanya berkaitan dengan persoalan perdagangan.
Jika terbukti melanggar ketentuan, persoalan tersebut juga dapat berdampak terhadap penerimaan negara, persaingan usaha dan pengawasan terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat.
Masyarakat pun berhak mendapatkan kepastian mengenai produk yang beredar di pasaran.
Apakah produk tersebut diproduksi sesuai ketentuan?
Apakah asal-usulnya jelas?
Apakah distribusinya legal?
Apakah seluruh kewajiban kepada negara telah dipenuhi?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika suatu produk disebut dapat diperoleh dengan mudah di berbagai tempat.
Jangan sampai masyarakat melihat sesuatu yang diduga terjadi secara terbuka, sementara negara justru dianggap datang terlambat.
BEA CUKAI DAN INSTANSI TERKAIT DIMINTA BUKA DATA
Tim Investigasi meminta Bea Cukai Batam dan instansi terkait memberikan penjelasan kepada publik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Klarifikasi diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi asumsi liar.
Beberapa pertanyaan yang patut dijawab antara lain:
1. Apakah instansi berwenang mengetahui adanya peredaran rokok PSG dan Manchester yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai?
2. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut?
3. Apakah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi atau pihak yang disebut dalam informasi masyarakat?
4. Apakah ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan cukai?
5. Apakah terdapat penelusuran terhadap gudang dan jalur distribusi?
6. Apakah dugaan penggunaan jalur tidak resmi untuk pengiriman barang keluar Batam telah ditelusuri?
7. Berapa jumlah penindakan rokok ilegal di wilayah Batam sepanjang tahun 2026?
8. Berapa potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan dari penindakan tersebut?
9. Apakah penelusuran dilakukan hingga ke pemasok dan pengendali jaringan, bukan hanya pedagang di tingkat bawah?
Publik membutuhkan jawaban yang berbasis fakta.
Bukan sekadar janji akan melakukan penindakan.
JIKA TIDAK ADA PELANGGARAN, UMUMKAN. JIKA ADA, TINDAK TEGAS.
Prinsipnya sederhana.
Jika informasi mengenai pihak-pihak yang disebut ternyata tidak benar, maka hasil pemeriksaan harus dijelaskan agar tidak terjadi pembentukan opini yang keliru.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran, masyarakat berharap proses hukum dijalankan secara terbuka dan profesional.
Tidak pandang siapa.
Tidak berhenti pada pengecer.
Tidak hanya menyentuh pekerja lapangan.
Tetapi menelusuri siapa saja yang memiliki peran dalam rantai tersebut.
INVESTIGASI BELUM BERHENTI
Tim Investigasi Alang Babega menegaskan bahwa penelusuran terhadap dugaan peredaran rokok PSG dan Manchester tidak berhenti pada satu informasi atau satu sumber.
Pendalaman akan terus dilakukan melalui pengumpulan data, konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, penelusuran informasi mengenai rantai distribusi dan permintaan keterangan dari instansi berwenang.
Tim Investigasi tidak menjatuhkan vonis kepada siapa pun.
Namun setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat berhak diuji.
Dan setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak yang sama untuk memberikan klarifikasi, bantahan dan hak jawab.
Karena pada akhirnya, pertanyaannya kini bukan lagi sekadar:
“Apakah rokok itu dijual di warung?”
Tetapi jauh lebih besar dari itu:
Jika produk tersebut benar beredar luas, dari mana sumbernya?
Jika ada produksi, siapa yang mengawasi?
Jika ada gudang, siapa yang memasok?
Jika ada distribusi, siapa yang mengendalikan?
Jika ada pengiriman keluar Batam, jalur mana yang digunakan?
Dan apabila seluruh dugaan itu suatu hari terbukti melalui proses hukum dan pembuktian yang sah—
SIAPA YANG SELAMA INI MENIKMATI KEUNTUNGAN BESAR DI BALIK RANTAI PEREDARAN TERSEBUT?
Negara dan aparat penegak hukum kini dituntut menjawab satu hal: jangan hanya memburu rokoknya. Jika ada pelanggaran, bongkar juga rantai yang membuat barang itu bisa terus beredar.
