Bengkalis – Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Bengkalis, Riau. Kali ini, SPBU 14.288.626 yang berada di wilayah Balai Makam, Kecamatan Bathin Solapan, diduga menyediakan pengisian BBM subsidi kepada kendaraan jenis mobil tronton dan truk yang dicurigai melakukan aktivitas pelangsiran secara berulang.
Pantauan di lokasi pada Selasa (13/05/2026), terlihat sejumlah kendaraan besar seperti tronton dan truk antre di area pengisian BBM subsidi. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat terkait pengawasan distribusi solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor tertentu.
Warga sekitar menduga kendaraan-kendaraan besar tersebut sengaja digunakan untuk mengangkut dan menimbun BBM subsidi demi keuntungan pribadi. Modus pelangsiran seperti ini biasanya dilakukan dengan membeli solar subsidi dalam jumlah besar lalu dijual kembali dengan harga industri.
“Kalau benar kendaraan besar bebas mengisi berulang kali, tentu ini harus jadi perhatian serius. Masyarakat kecil sering kehabisan solar, tapi kendaraan besar malah lancar,” ujar salah seorang warga kepada media.
Aktivitas kendaraan berat keluar masuk SPBU disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama dan dianggap meresahkan masyarakat. Dugaan adanya pembiaran dari pihak tertentu pun mulai menjadi perbincangan di tengah publik.
Masyarakat meminta pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH) dan Pertamina, segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas di SPBU 14.288.626 tersebut.
Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi, masyarakat mendesak agar diberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebab, penyalahgunaan BBM subsidi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menyulitkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi BBM agar membantu masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro. Namun praktik dugaan pelangsiran menggunakan mobil tronton dan truk dinilai dapat merusak tujuan utama program subsidi tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan transparan dan tepat sasaran.
