Cakrarepublik.com — Bagan sinembah– Kesabaran warga tampaknya mulai berada di ujung batas. Sejumlah emak emak menghadang dan menyampaikan keluhan secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir H. Bistamam yang saat itu melintas di kawasan Simpang Joko, Kecamatan Bagan Sinembah, pada Sabtu (05/09/2026)
Persoalan yang mereka bawa bukan perkara sepele. Jalan yang rusak, debu yang mengganggu aktivitas warga, serta tuntutan agar pemerintah segera mengambil tindakan menjadi suara yang mereka perjuangkan.
Di tengah aktivitas masyarakat yang terus berjalan, kondisi jalan menjadi persoalan sehari-hari. Kendaraan melintas, debu beterbangan, sementara warga harus tetap beraktivitas di tengah kondisi infrastruktur yang dinilai belum memberikan kenyamanan dan keamanan.
Kesempatan kaum emak emak ini ketika Bupati melewati jalan mereka, menjadi momentum bagi emak emak untuk menyampaikan langsung apa yang selama ini mereka rasakan, Bukan sekadar menyampaikan keluhan di media sosial.
Kali ini warga menyampaikan langsung di hadapan kepala daerah.
“ kami meminta perbaikan jalan, muak jalan kami berdebu, kami butuh dokumen resmi register/status Murini Makmur, ” kata salah satu emak emak yang ikut berdemo.
Merespons aksi protes mendadak itu, Bupati Rohil H. Bistamam langsung memberikan janji manis di hadapan emak-emak. Pemkab Rohil berkomitmen akan mengupayakan pembangunan sumur bor untuk penyiraman jalan melalui anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Tidak hanya itu, Bupati Rohil H. Bistamam juga menjanjikan pengaspalan jalan sepanjang satu kilometer, terhitung dari titik Simpang Joko hingga Simpang Acong.
Aksi emak emak tersebut memperlihatkan satu hal penting: persoalan infrastruktur telah menjadi keresahan yang dirasakan langsung masyarakat.
Warga tentu tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin jalan yang layak digunakan dan lingkungan yang tidak terus-menerus terganggu akibat kondisi jalan
Momentum Pemerintah Membuktikan Janji
Aksi di Simpang Joko seharusnya menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dan ini bahkan akan menjadi pemicu banyak masyarakat yang akan berdemo kedepannya, jika lambatnya penanganan jalan rusak di kabupaten Rohil ini.
Kemarahan warga tidak boleh hanya berhenti setelah dialog berlangsung. Yang lebih penting adalah apa tindakan nyata setelah warga menyampaikan keluhan tersebut.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, bukan sekadar menunggu.
Jika persoalan jalan memang dapat segera ditangani, maka masyarakat tentu akan menunggu realisasinya. Namun jika membutuhkan proses panjang, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan tahapan dan target penyelesaiannya.
Jangan sampai masyarakat kembali turun ke jalan karena merasa suara mereka tidak didengar.
Simpang Joko hari ini bukan sekadar lokasi aksi. Ia menjadi cermin bagaimana masyarakat menilai keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, Kini bola berada di tangan pemerintah daerah.
Warga sudah bersuara. Tinggal menunggu: apakah suara itu akan dijawab dengan tindakan nyata?
