JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau mendapat perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Karhutla dari Kacamata Ibukota” yang digelar di Jakarta.
Diskusi yang diinisiasi Milenial Activist Institute tersebut menghadirkan Hengky Primana, Founder Milenial Activist Institute, Charles Gilbert, Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI), Achmad Donny, Ketua Umum PB SEMMI, serta P Ortega Sitompul sebagai moderator.
Forum tersebut membahas berbagai persoalan dalam penanganan karhutla sekaligus melihat sejumlah pendekatan yang telah dikembangkan di daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Green Policing Polda Riau.
Pendekatan Green Policing dinilai memberikan warna baru dalam penanganan persoalan lingkungan karena mengintegrasikan upaya pencegahan, penegakan hukum, edukasi, kolaborasi masyarakat dan pemulihan lingkungan.
Founder Milenial Activist Institute, Hengky Primana, mengatakan pengalaman Polda Riau menunjukkan bahwa persoalan lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda keamanan dan perlindungan masyarakat.
“Karhutla jangan hanya kita lihat ketika api sudah membesar. Pencegahan harus menjadi bagian utama. Di sinilah Green Policing menjadi penting karena pendekatannya tidak hanya berbicara tentang penindakan, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran dan mencegah kerusakan sejak awal,” ujar Hengky.
Menurut Hengky, pengalaman Riau dalam menghadapi karhutla membuat berbagai inovasi yang dilakukan Polda Riau relevan untuk dibicarakan dalam forum nasional.
Ia pun mendorong agar konsep Green Policing dapat diadopsi secara nasional dan dikembangkan sesuai karakteristik setiap wilayah.
“Saya kira ini bukan lagi hanya bicara Riau. Kalau kita ingin serius menghadapi karhutla secara nasional, Green Policing bisa menjadi salah satu pendekatan yang dikaji untuk diterapkan secara nasional. Tentunya dengan menyesuaikan persoalan dan karakter daerah masing-masing,” katanya.
Hengky juga menilai penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, masyarakat, akademisi, mahasiswa hingga komunitas lingkungan harus memiliki peran dalam satu ekosistem pencegahan.
Sementara itu, Charles Gilbert, Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI), mengatakan persoalan karhutla harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa.
“Lingkungan adalah kepentingan bersama. Generasi muda harus mengambil bagian, bukan hanya ketika terjadi kebakaran, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mencegahnya,” ujar Charles.
Menurutnya, mahasiswa dan organisasi kepemudaan dapat menjadi jembatan antara pemerintah, aparat dan masyarakat dalam membangun gerakan lingkungan yang lebih luas.
Dalam diskusi tersebut, Green Policing Polda Riau kemudian dipandang sebagai salah satu pengalaman daerah yang layak dipelajari dalam membangun pendekatan penanganan karhutla di tingkat nasional.
Hengky menegaskan, persoalan karhutla harus ditangani dengan orientasi jangka panjang.
“Kita jangan bangga hanya karena berhasil memadamkan api. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu mencegah api itu muncul. Itulah semangat yang harus kita bangun bersama,” ujarnya.
FGD di Jakarta tersebut menjadi momentum untuk membawa pengalaman Riau ke ruang diskusi yang lebih luas sekaligus mendorong penguatan kebijakan nasional dalam pencegahan dan penanganan karhutla melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada perlindungan lingkungan.
