DUMAI – IPTU Apriadi, S.H., M.H., polsek sungai sembilan menegaskan kesiapan penuh jajarannya dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Dumai dan sekitarnya, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup RI sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., Minggu pagi (26/04/2026).
Kunjungan Menteri LH RI ke Kota Dumai diawali dengan pelaksanaan Apel Siaga Karhutla pada sektor Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) se-Provinsi Riau, yang dipusatkan di Lapangan Bapor PT Pertamina Patra Niaga RU II Dumai, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan.
Di sela kegiatan, IPTU Apriadi menegaskan bahwa pihaknya telah menyiagakan personel dan peralatan untuk menghadapi ancaman karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti lahan gambut.
Jangan tunggu api membesar. Begitu ada indikasi, seluruh personel harus bergerak cepat. Kami pastikan kekuatan di lapangan dalam kondisi siap tempur menghadapi segala potensi karhutla,” tegasnya.
Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya soal reaksi saat terjadi kebakaran, tetapi juga langkah preventif melalui patroli rutin dan deteksi dini di titik-titik rawan.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, dalam arahannya menegaskan bahwa apel siaga ini merupakan bentuk komitmen seluruh komponen bangsa dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di Provinsi Riau.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari BMKG RI, tahun 2026 diprediksi akan terjadi musim kemarau yang cukup panjang di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, mulai April hingga Oktober, dengan puncak pada Juli dan Agustus.
Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut terbesar di Indonesia, sekitar 3,9 juta hektare. Kondisi ini sangat rentan, terlebih dengan adanya ribuan kilometer kanal yang menyebabkan gambut menjadi kering saat musim kemarau dan berpotensi tinggi terbakar,” jelasnya.
Kita harus menyusun perencanaan dini, fokus pada daerah prioritas, terutama wilayah dengan riwayat karhutla berulang, penurunan muka air lahan gambut, serta berdasarkan sistem Fire Danger Rating System (FDRS) dari BMKG,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa pengendalian karhutla tidak bisa dilakukan secara biasa, melainkan membutuhkan kesiapan penuh, koordinasi lintas sektor, serta tindakan cepat di lapangan.
Pesan yang disampaikan pun jelas dan tegas: tidak ada toleransi bagi kelalaian. Semua pihak harus bergerak cepat, tepat, dan konsisten agar Dumai dan wilayah Riau terbebas dari ancaman kabut asap di tahun 2026.
(LINDA)
